Lulung Yakin PPP Satu Suara di Pilgub DKI 2017

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Lulung) berharap partainya memiliki satu suara untuk pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur di pemilihan kapala daerah (pilkada) DKI 2017. Menurutnya, dualisme yang saat ini masih dihadapi PPP membuat keputusan politik terkait Pilkada 2017 menjadi sedikit terganggu. Namun begitu, PPP kubu Djan Faridz ini yakin jika pilihannya sama dengan kubu Romahurmuziy seperti pengalaman di Pilkada pada 2015.

Wakil Ketua DPRD DKI ini mengaku, kubu Djan Faridz memilih namanya sebagai bakal calon kepala daerah untuk wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu, Lulung menyebutkan jika pihaknya akan terus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan dua kubu tersebut. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana menyebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) adalah seorang psikopat.

Pria yang akrab disapa Haji Lulung itu juga menyebutkan, Ahok selama ini gemar melakukan pencitraan. Salah satu aksi pencitraan yang dilakukan Ahok terlihat saat ia menempatkan warga yang terkena penggusuran sejumlah wilayah di Jakarta ke rusun-rusun. Padahal, setelah dilakukan investigasi, ternyata beberapa rusun yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk warga yang terdampak pengusuran bukan milik Pemda.

“Rusun kebanyakan untuk penggusuran itu bukan punya Pemda, belum diserahkan Pemda. Itu hasil pengembang yang bayar 15 persen tambahan. Dibuat MoU untuk minta 15 persen kontribusi pengembang, ini penegak hukum kok diam,” tutupnya.

Dimuat dari berita Okezone

Rakor KPU DKI Jakarta Untuk Pilgub DKI 2017

Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta (KPU DKI) menggelar rapat koordinasi terkait pemutakhiran daftar pemilih bersama stakeholder yang terkait. Ketua KPU DKI, Sumarno mengaku, kegiatan ini dilakukan guna membahas persiapan untuk memasuki masa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang akan diselenggarakan serentak pada 2017.

Sumarno menambahkan, data pemilih tetap adalah hal paling awal untuk diperhatikan memasuki tahapan persiapan Pilkada 2017. Oleh karena itu, stakeholder seperti jajaran TNI, rumah sakit, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Bawaslu, dan Kepolisian, diharapkan dapat membantu kelancaran pemutakhiran dan pencocokan data pemilih tetap.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta meminta kepada pemilik apartemen dan rumah susun (rusun) untuk berkoordinasi membahas jumlah daftar penghuni yang memiliki kartu penduduk (KTP) DKI. Sebab, warga DKI yang tinggal di apartemen dan rusun menyulitkan petugas KPU DKI yang akan melakukan verifikasi faktual data KTP calon independen yang ingin maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Kemudian KPU DKI juga merasa kesulitan mendata warga yang tinggal di permukiman tergusur. Pasalnya, mereka tidak memiliki data seperti alamat terbaru di KTP. Karena itu, Sidik mengatakan jika pertemuan tersebut tidak dilakukan akan menimbulkan persoalan baru, misalnya data ganda para pemilih.

Meski berpotensi menyulitkan, Sidik menyatakan data KTP penghuni apartemen dan warga gusuran yang menjadi pendukung calon independen tetap harus diverifikasi faktual.

Maka itu, KPU DKI terus melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait, mulai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, hingga Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan. Verifikasi faktual dijadwalkan dilakukan mulai 21 Agustus hingga 3 September 2016.

Dilansir dari berita Okezone

PAN Siapkan Calon Bagus Untuk Pilgub DKI

Tensi politik semakin memanas menjelang pesta demokrasi Pilgub DKI Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hanafi Rais akan mengupayakan pertarungan Head to Head dengan Bakal calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menurutnya, PAN akan mendukung calon Gubernur yang lebih hebat dari Ahok. “Kami dukung yang sekaliber lebih hebat dari Ahok, dan itu ada,” tegasnya. Hanafi menambahkan, saat ini di alam demokrasi sangat bergantung dengan sosok figur yang diusung.

“Tergantung figur. Kan soal figur calon. Nah ini akan kita cari. Tunggu tanggal mainnya. Insyaallah ada. Nanti menjelang pendaftaran akan kita tentukan,” tutupnya.

Ditanya mengenai kemungkinan merapat ke Gerindra, Hanafi membacanya bukan merapat ke siapa, tapi harus punya platform yang disepakati mendukung calon alternatif di luar petahana ini.

 

Dimuat dari berita Okezone

Ahok Dipuji SBY

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah bertemu dengam Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu dalam sebuah acara. Pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku tak ada satu pembicaraan khusus.

“Tidak resmi tapi bertemu dalam satu acara saja dan sempat ada omongan,” kata Ahok di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur.

Ahok menerangkan tak ada pembicaraan khusus soal pemilihan kepada daerah (pilkada) DKI 2017. Mantan bupati Belitung Timur tersebut hanya mengungkapkan bahwa SBY memuji sepak terjangnya dalam memipin Jakarta empat tahun belakang.

“Tidak ada soal politik. Beliau cuma bilang bagus, kinerja kamu kerjanya baik. Beliau bilang gitu. Dia apresiasi,” ujar Ahok. Sebelumnya, Politikus senior Partai Demokrat Ruhut Sitompul menuturkan pihaknya terus membuka diri dan berkomunikasi dengan para bakal calon gubernur yang dinilai cukup potensial sesuai amanat SBY. Salah satunya, menurut Ruhut komunikasi politik resmi baru dilakukan dengan Ahok.

“Pak Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan komunikasi dengan semua calon tapi sekarang yang baru bisa resmi baru Ahok,” kata Ruhut kepada wartawan di Parkir Timur Senayan, Jakarta.

Dikutip dari berita Metrotvnews

Ahok Yakin 3 Partai Dukung Penuh

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yakin ketiga parpol pendukungnya, yakni Nasdem, Hanura, dan Golkar tidak akan mencabut dukungannya di Pilkada DKI Jakarta.

Keyakinan Ahok itu berdasar pada kedekatan antara dirinya dengan para ketua umum parpol tersebut. Ahok meyakini komitmen para ketua umum itu.

Ahok mengaku sudah terbiasa dengan ancaman-ancaman yang ditujukan padanya. Karena itu, Ahok mengaku tak mau menghabiskan waktu untuk mencurigai partai politik yang mendukungnya.

“Selalu ada ancaman kok, ya kan? Kita juga enggak tahu umur kita sampai kapan kok. Setiap hari ada masalah, setiap hari pasti ada kemungkinan-kemungkinan,” ujar Ahok.

Ahok mengaku tak akan takut meskipun ada kabar tiga partai itu mencabut dukungannya.

“Enggak (takut), aku mana pernah takut. Kamu lihat aku kayak gimana? Aku tambah sehat. Niatnya (parpol) dari awal sudah bener kok,” ucap Ahok.

Dimuat dari Berita Liputan 6

KPK: Sumber Waras Tidak Ada Unsur Korupsi Ahok

Komisi Pemberantasan Korupsi hingga saat ini masih menyelidiki dugaan korupsi pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provisi DKI Jakarta yang diduga melibatkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan lembaganya masih harus menemukan dua alat bukti untuk menaikkan kasus itu ke tahap penyidikan.

Basaria mengatakan, dalam proses penyelidikan saat ini, KPK tidak menemukan adanya unsur tindak pidana korupsi dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras. Artinya, kasus dugaan korupsi itu sulit untuk ditingkatkan ke penyidikan lebih lanjut. “Karena belum ada mengarah ke tindak pidana korupsinya,” ujarnya.

Basaria menolak mengatakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebut adanya penyalahan aturan dalam pembelian lahan RS Sumber Waras itu disebabkan adanya seseorang yang ingin menjegal Ahok, sapaan Basuki.

Dia mengatakan KPK mendalami kasus Sumber Waras tak hanya berdasarkan audit BPK. Menurut dia, KPK tidak bisa langsung menerima mentah-mentah laporan dari BPK dan menyeret Ahok sebagai tersangka.

Dugaan korupsi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI mulai diselidiki KPK pada 20 Agustus 2015. Kasus tersebut pertama kali mencuat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014.

BPK Jakarta menganggap prosedur pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras menyalahi aturan. Soalnya, menurut BPK, harga lahan yang dibeli jauh lebih mahal, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191 miliar.

BPK pun melakukan audit ulang atas permintaan KPK. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama diperiksa seharian oleh BPK RI pada 23 November 2015. Hasil audit investigasi itu diserahkan kepada KPK pada 7 Desember 2015. (Reza Aditya)

Dikutip dari berita Teman Ahok

Fitnah Kepada Teman Ahok

Teman Ahok memutuskan untuk tidak menari di gendang fitnah yang saat ini dimainkan.  Kami meminta pemfitnah untuk membuktikan sendiri materi fitnahnya. Mengklarifikasi gossip dan fitnah yang terus-terus ditiupkan hanya akan membuat konsentrasi terbagi saat kita fokus mencapai 1 Juta KTP dan mempersiapkan proses verifikasi yang juga dipersulit.

Terkait adanya proses hukum yang dihembuskan, Teman Ahok siap membuka semua catatan keuangan dan memberikan informasi yang transparan, jika dibutuhkan penegak hukum. Biaya Teman Ahok ditanggung bersama. Ada ratusan orang yang sudah memberikan bantuan untuk Teman Ahok dalam bentuk barang, dan tidak dalam bentuk dana. Semua orang yang memberikan bantuan, sampai dengan kopi dan teh, memiliki tanda terima dan tidak ada anonim. Mereka semua siap kembali dihadirkan karena semua terdata dan memiliki tanda terima.

Kami mengutuk dan akan memikirkan langkah selanjutnya bersama tim, atas pemberitaan dan metode pencarian berita salah satu media cetak nasional yang tidak sesuai porsinya.

Kami kaget dan masih mencari motif serangan ini. Kami mencium ada upaya menjauhkan Ahok dari Teman Ahok atau mengadu gerakan kerelawanan dengan partai politik. Teman Ahok sama sekali tidak anti partai politik dan selalu terbuka untuk melakukan komunikasi dengan siapa saja. Bagi kita, kegiatan kerelawanan masyarakat bisa berjalan beriringan dengan partai politik sebagai pilar demokrasi.

Serangan kepada Teman Ahok hanya akan membuat kami semakin solid. Ini bukan serangan yang pertama untuk Teman Ahok dan sepertinya juga bukan yang terakhir. Teman Ahok tetap konsisten dalam tujuan menjadikan Ahok sebagai Gubernur di Periode ke-2.  Teman Ahok tidak akan mundur dan meninggalkan Ahok, karena tak ada Teman Ahok tanpa Ahok.

Dilansir dari berita Teman Ahok